Jakarta, Ulasanpos.com – Tokoh agama, anggota Majelis Rakyat Papua MRP, dan intelektual asal Papua Pegunungan, Ustadz Ismail Asso, menyoroti jalannya pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Sistem pemerintahan saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan ini disampaikan Ismail Asso dalam keterangannya, minggu 23 Agustus 2026.
“Proses pelaksanaan pemerintahan yang ada khususnya di Provinsi Papua Pegunungan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena hampir semua pejabat di OPD itu SK-nya adalah SK PJS,” ujar Ismail Asso.
Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar belum terselesaikan. Salah satunya soal lokasi kantor gubernur yang hingga kini belum ditetapkan.
“Jangankan untuk pembangunan, untuk menentukan lokasi kantor saja itu belum ada,” katanya. tegas ismail asso
Ismail Asso juga menyinggung hubungan antara gubernur dan wakil gubernur yang dinilainya tidak seirama. Kondisi ini, menurutnya, membuat sistem pemerintahan di Papua Pegunungan seperti “monarki” dengan gubernur sebagai pemain tunggal.
“Sistem pemerintahan di Papua Pegunungan ini bisa dikatakan semacam monarki. Artinya gubernur bisa menganggap dirinya sebagai raja. Kita tidak lagi sebagai sebuah negara demokrasi
Duga Ada Praktek KKN
Lebih lanjut, ismail asso menduga ada praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme KKN dalam penempatan pejabat.
“Yang saya lihat itu sangat kontras sekali. Semua pejabat ini yang bisa diperintah, yang bisa bekerja sama dengan gubernur,” ujarnya.
Ustadz Ismail Asso juga menyoroti penyaluran dana hibah, ada gereja-gereja tertentu yang menerima dana hibah hingga lima belas miliar rupiah, sementara gereja lain dan umat muslim sama sekali tidak mendapatkan. tuturnya.(rd)
